Insentif Investasi di Bawah Rp500 Miliar Tengah Dikaji Pemerintah





siaranid-Kini mengkaji insentif pajak bagi pengusaha berskala kecil dan menengah yang ingin berinvestasi di bawah Rp500 miliar tengah di kaji oleh Pemerintah.

 Thomas Lembong  selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, pemerintah telah memberikan insentif tax holiday kepada pengusaha yang berinvestasi di atas Rp500 miliar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018.
Namun saat ini masih banyak investor skala kecil dan menengah yang ingin berinvestasi di bawah Rp500 miliar.

"Banyak investor skala menengah kecil, itu investasinya di bawah Rp500 miliar. Jadi, kami sedang siapkan insentif pajak dan fiskal bagi mereka," ujarnya di Jakarta, Senin (23/4/2018).
Menurut Thomas, pemerintah sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa semua fasilitas fiskal sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku. Pemerintah perlu memastikan agar kebijakan ini tidak bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan (PPh) hingga UU Penanaman modal.
"Jadi ada beberapa UU, baik UU PPh maupun UU Penanaman Modal. Kami bernavigasi pada itu," ungkapnya.

Masih dilanjutkan Thomas, dimana pemerintah tengah mempertimbangkan tiga jenis insentif pajak yang dapat diberikan, yaitu tax holiday, tax allowance, super deduction tax atau pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan kepada tenaga kerja.
"Ini masih pro-kontra, apakah diberikan dalam tax holiday, tax allowance, atau super deduction tax. Ini sedang disiapkan karena aspek kebijakan yang sangat penting adalah pelatihan pekerja, dalam rangka meningkatkan skill dan keterampilan pekerja," tuturnya.

Menurut penilaian Thomas, usulan super deduction tax dari Menteri Perindustrian (Menperin) untuk memberikan kelonggaran sebesar 200% bisa diterapkan. "Menperin secara publik mewacanakan 200%, itu masih dalam proses penelitian. Saya kira 200% sudah tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan kita yang sangat mendesak untuk melatih pekerja-pekerja kita," jelasnya.

Menurutnya, salah satu keluhan investor adalah tenaga kerja Indonesia dinilai kurang terampil dibandingkan tenaga kerja di negara ASEAN. Oleh itu, untuk memicu pelaku usaha menambah kegiatannya di bidang pelatihan tenaga kerja dibutuhkan insentif fiskal
Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yunirwansyah mengatakan, pemerintah bisa memberikan insentif tax allowance kepada investor skala kecil dan menengah yang investasinya berada di bawah Rp500 miliar.

"Kalau dia investasinya di bawah Rp500 miliar, dia ajukan tax holiday ditolak, otomatis dapat tax allowance. Walaupun lampiran 1 dan 2 dalam tax allowance itu kan ditentukan industrinya apa saja. Kalau dia bukan termasuk industri itu tapi di bawah Rp500 miliar, otomatis dia akan dapat," ujarnya.
Yunirwansyah melanjutkan, batasan nilai investasi masih dipertimbangkan. Pihaknya belum menentukan batas bawah untuk bisa mendapat tax allowance. "Sepanjang dia investasi di bawah Rp500 miliar, dia dapat tax allowance. Tapi jangan sampai Rp30 miliar atau Rp50 miliar juga. Itu pasti ditolak," ungkapnya.
Semoga dengan adaya kebijkan yang membantu para investor berskala kecil dapat lebih meningkatkan usahanya sehingga memajukan perekonomian Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tidak Masalah Apabila Pekerjaan Berbeda dari Pendidikan

Gambar
liputandigital -Dalam hidup setiap manusia di dunia ini, sering kali kenyataan yang terjadi terkadang berbeda dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Termasuk dalam hal ini diantaranya pendidikan, pekerjaan, dan juga karier. Seseorang ketika menempuh suatu pendidikan , tentu mempunya tujuan dalam karier. Namun seringkali ketika lulus dari pendidikan tersebut mendapatkan pekerjaan yang berbeda dari yang di harapkan. Bahkan sering kali bertolak belakang atau tidak sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Sebaiknya hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena mungkin saja hal tersebut merupakan cara untuk meraih kehidupan yang lebih baik dalam hidup anda. "Ketika kita lulus, perjalanan bisa terbawa ke mana-mana. Opsi tidak cuma A sampai B, misalnya S1-nya apa, terus S2-nya apa, tiba-tiba pekerjaannya apa. Itu mungkin banget terjadi," kata psikolog Felicia Nainggolan. Dalam acara Discoveer Yourself, Felicia mengatakan "Jangan berkecil hati. Mengapa? ...
Baca selengkapnya

THR bagi Guru Honorer Berupa Bingkisan Senilai Rp 250 Ribu

Gambar
kolommedia -Dalam menyikapi tentang uang tambahan di luar Gaji saat menghadapi  raya Idul fitri, para tenaga kerja honorer tidak berharap terlalu banyak. Selama ini mereka berfikir bahwa uang tunjangan hari raya (THR) itu hanya diperuntukan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Jika memang mendapatkan THR, biasanya bukan berbentuk uang, melainkan berupa bingkisan Lebaran senilai Rp. 250 ribu. Namun hal itu terjadi bagi tenaga honorer di sejumlah daerah. Heru Purnomo selaku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengatakan bahwa belum semua pemda memberikan perhatian kepada para guru honorer, terutama berkaitan dengan THR. Guru honorer tersebut biasanya hanya mendapatkan semacam bingkisan untuk Lebaran. "Sebatas bingkisan satu paket sembako, kue, biskuit, sirup. Biasanya senilai Rp 250 ribu. Itu sudah dianggap THR," ujar Heru. Oleh karena itu, ketika ramai pembicaraan mengenai THR untuk PNS dan pensiunan. Para guru honorer juga berharap banyak unt...
Baca selengkapnya

Ratusan Mahasiswa Doakan Bawaslu Tegas Jangan Mudah Masuk Angin

Gambar
JurnalPortal - Sekitar 300 orang massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMPD) Lampung menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung yang berlokasi di Jl. Pulau Morotai, Wayhalim, Bandarlampung, Selasa (3/7). Mereka menuntut ketegasan Bawaslu dalam memproses dugaan politik uang yang terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Peserta unjuk rasa juga sempat menampilkan aksi teatrikal dan mendoakan Bawaslu Lampung agar tak ’’masuk angin”. Dalam aksi teatrikal ini, dua pendemo yang tidak mengenakan kaus duduk dengan kalung bertuliskan Bawaslu di dadanya. Lantas, pendemo lainnya mengerok bagian punggung. Mereka menyebut hal itu sebagai obat untuk Bawaslu Lampung agar tak ’’masuk angin”. Hal ini dilakukan karena massa menilai kinerja Bawaslu Lampung yang kurang tegas soal dugaan politik uang yang terjadi. Padahal, sudah jelas diatur dalam undang-undang tentang pilkada. Dengan sanksi hingga pembatalan paslon. M...
Baca selengkapnya